Minahasa, jeBerita.com, Kamis, 20 November 2025.
Sorotan tajam Panglima Besar Torang Samua Bersama Prabowo (Tosbro 08), “Jim Yon”, kembali menggema dan memantik perhatian publik nasional terkait ketimpangan tenaga kerja pada proyek pembangunan SMA Taruna Nusantara Langowan. Pernyataan lantang sang Panglima menjadi titik balik dari gelombang kritik warga Minahasa yang menilai proyek bernilai Rp545 miliar itu tidak berpihak pada masyarakat lokal.
Dalam unggahan resmi akhir Oktober 2025 dan kembali ditegaskan saat ditemui media, Panglima Besar Torang Bersama Prabowo (Tosbro 08) “Jim Yon” menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pola perekrutan tenaga kerja oleh vendor proyek yang dinilai “menganaktirikan masyarakat Minahasa”.
“Sangat riskan karena tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal. Mendatangkan semua vendor dan pekerja dari luar daerah berpotensi mengganggu harmoni sosial, meskipun proyek sedang dikejar target operasional 2026.”
”Panglima Besar Tosbro 08 “Jim Yon”
Pernyataan ini memantik kembali diskusi publik, terutama setelah fakta lapangan menunjukkan dominasi pekerja non-lokal pada pembangunan sekolah semi-militer tersebut.
Ketegangan bermula ketika video dari lokasi proyek viral di media sosial, menunjukkan mayoritas pekerja berasal dari luar Sulut. Temuan lapangan yang dikonfirmasi media pada Kamis (20/11/2025) mengungkap bahwa PT GBT, salah satu vendor utama, mempekerjakan 128 pekerja non-lokal, sementara pekerja asli Minahasa kurang dari 10 orang.
Ketimpangan ekstrem ini memicu gelombang protes di Instagram, Facebook, hingga aksi unjuk rasa warga pada akhir Oktober. Masyarakat menegaskan bahwa proyek strategis nasional yang berada di jantung Minahasa ini seharusnya menyerap minimal 50–60% tenaga kerja lokal, sesuai janji awal saat penyerahan lahan seluas 25 hektar pada April 2025.
Warga mempertanyakan komitmen pemerintah yang sebelumnya menjanjikan proyek ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi Langowan yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Alih-alih mendapat manfaat langsung, warga justru melihat:
dominasi tenaga kerja luar daerah,
ketertutupan informasi rekrutmen,
vendor-vendor pusat yang bekerja tanpa melibatkan masyarakat setempat.
Unggahan warga di Facebook menyebut proyek ini berpotensi menjadi “simbol diskriminasi di tanah sendiri.”
Wolter Piri, mantan Kadis PU Manado yang ditunjuk sebagai manajer konsultan proyek, menyatakan bahwa tenaga kerja non-lokal dipilih karena memenuhi sertifikasi SNI, memiliki pengalaman khusus, dan dianggap cepat mengimbangi target pembangunan.
Masyarakat Minahasa membantah tegas, menyebut bahwa pekerja lokal sanggup dan memiliki kapasitas, namun tidak diberi kesempatan bersaing sejak awal. Pekerjaan berat sepenuhnya didominasi pekerja luar, sementara warga hanya dilibatkan pada pekerjaan minor.
Sejumlah pakar sosial mengingatkan potensi instabilitas sosial jika persoalan ini dibiarkan berlarut. Dominasi vendor luar seperti PT Trikarsa Adi Guna dan PT Naura Dinamika Nusantara, tanpa kuota tenaga lokal yang jelas, disebut dapat menciptakan ketegangan di kawasan pegunungan Langowan.
Panglima Torang Samua Bersama Prabowo (Tosbro 08), “Jim Yon” juga menekankan bahwa “proyek ini tidak boleh menimbulkan luka sosial di daerah yang dikenal damai dan penuh nilai kearifan lokal, mendesak Pemerintah, DPRD ,Dinas Tenaga Kerja, untuk segera menggelar rapat sekaligus mengevaluasi dan memanggil pihak vendor guna melakukan koreksi di kontrak kerja”, ujarnya.
Beberapa Aktivis masyarakat juga meminta Kementerian Pertahanan memasukkan klausul wajib 50–60% tenaga kerja lokal ke dalam kontrak baru maupun adendum.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi “Presiden Prabowo Subianto” yang menekankan pemerataan pembangunan SDM dari pusat hingga daerah.
Pembangunan SMA Taruna Nusantara Langowan memiliki potensi besar untuk membawa manfaat jangka panjang bagi pendidikan dan ekonomi Sulawesi Utara. Namun warga menegaskan bahwa proyek sebesar ini hanya akan bernilai apabila masyarakat lokal menjadi bagian dari proses pembangunan, “not just the audience”.
Tanpa perubahan nyata dalam kebijakan tenaga kerja, warga meyakini bahwa visi pembangunan Indonesia Timur dan semangat pemerataan SDM hanya akan menjadi slogan yang tertinggal..(Tim)
