Rakyat Tomohon Menjerit! Proyek SPAM 1,4 Miliar Jadi ‘Bangkai’, GPN 08: Kejati dan Polda Sulut Jangan Tutup Mata
TOMOHON – Jumat, 17 April 2026.
Jeritan hati masyarakat Kota Tomohon terkait sulitnya akses air bersih seolah membentur dinding keras. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp1.493.310.282 yang seharusnya menjadi solusi, kini justru berubah menjadi “monumen mati” tak berguna. Proyek yang dikerjakan oleh CV Leykent Jaya sejak 2021 ini diduga kuat menjadi ladang korupsi yang terstruktur dan masif.
Ketua Gerakan Persatuan Nasional (GPN) 08, Johnra Tiwow, menegaskan bahwa laporan dan keluhan masyarakat bukan sekadar isapan jempol. Ia mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Sulawesi Utara segera bertindak konkret tanpa pandang bulu.
”Masyarakat sudah terlalu lama bersabar. Uang negara 1,4 miliar menguap begitu saja tanpa ada setetes air pun yang mengalir ke rumah warga. Kami menuntut bukti nyata dari penegak hukum: Tangkap oknum-oknum yang bermain!” ujar Johnra dengan nada tinggi.
Aroma ‘Bekingan’ dan Mosi Tidak Percaya
Kecurigaan publik kian menguat lantaran proyek tahun anggaran 2021 ini seolah “kebal hukum” meskipun sudah memasuki tahun 2026. Muncul dugaan miring adanya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjadi “tameng” di balik mangkraknya proyek ini.
”Jika Kejati dan Polda Sulut tetap diam, maka jangan salahkan jika muncul mosi tidak percaya dari rakyat. Apakah hukum di Sulut tumpul jika berhadapan dengan kontraktor dan pejabat PUPR?” cetus warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Daftar Hitam yang Harus Diperiksa
GPN 08 secara resmi meminta pihak berwenang segera memanggil dan memeriksa aktor-aktor utama di balik proyek ini, di antaranya:
Pimpinan CV Leykent Jaya: Selaku pelaksana yang gagal memenuhi kontrak fisik.
Maria Kojongian (PPK): Penanggung jawab teknis yang membiarkan proyek ini mangkrak.
Mantan Kadis PUPR Tomohon 2021: Selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan saat itu.
Total Loss: Kerugian Negara Nyata
Secara teknis, proyek yang telah dibayar namun tidak memberikan azas manfaat bagi rakyat dikategorikan sebagai Total Loss atau kerugian negara sepenuhnya. Rakyat Tomohon kini menunggu, apakah keadilan akan tegak, ataukah uang 1,4 miliar tersebut hanya akan menjadi catatan hitam yang terkubur bersama janji-janji manis pemerintah.
”Kami butuh air, bukan pipa berkarat di dalam tanah. Pak Jaksa, Pak Polisi, dengarlah suara kami!” pungkas warga penuh harap…(Red)
