Wapres Gibran Dorong Kolaborasi Lintas Sektor, Pemberdayaan Perempuan Jadi Agenda Strategis Nasional
Jakarta, jeberita com, Jumat,17 April 2026. Menjelang peringatan Hari Kartini, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyoroti bahwa pemberdayaan perempuan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi konkret antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas akar rumput agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak luas dan berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Kita harus memastikan setiap program pemberdayaan perempuan memiliki jangkauan yang luas, tepat sasaran, dan terukur dampaknya,” tegas Wapres.
Lebih lanjut, Wapres Gibran menekankan pentingnya integrasi berbagai inisiatif yang telah berjalan agar tidak tumpang tindih, melainkan saling memperkuat.
Ia secara khusus menyoroti sektor-sektor strategis seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia.
Menurutnya, penguatan kapasitas perempuan di sektor pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan daya saing nasional.
Sementara itu, akses terhadap peluang ekonomi dinilai krusial untuk menciptakan kemandirian finansial perempuan, serta memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat.
Di sisi lain, peran organisasi seperti PIM dinilai strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau kelompok perempuan di berbagai lapisan.
Wapres juga mendorong agar organisasi masyarakat terus berinovasi dalam menghadirkan program-program yang adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk transformasi digital dan perubahan dinamika sosial.
Momentum peringatan Hari Kartini, lanjut Wapres, harus dimaknai sebagai titik akselerasi, bukan sekadar refleksi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi yang inklusif demi memastikan perempuan Indonesia memiliki akses yang setara dalam pembangunan nasional.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah ke depan yang menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi, diharapkan lahir ekosistem yang mampu mendorong perempuan Indonesia tampil sebagai motor penggerak kemajuan bangsa..(Red)
